SEKOLAH DI BABEL MARAK PUNGUTAN

Salah satu permasalahan pendidikan Babel maraknya pungutan biaya penopang aktivitas belajar mengajar terhadap murid. Terkadang pungutan ini dimotori oleh pihak sekolah sendiri. Oleh sebab itu Standar Pembiayaan Pendidikan (SPP) di Bangka Belitung masih perlu pembinaan.

Seharusnya menurut Prof Dr Zaki Baridwan Koordinator Standar Biaya Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) pusat sebagai gejala yang tidak perlu lagi dilakukan.
“Memang pada dasarnya biaya pendidikan kita belum 100 persen ditanggung oleh negara. Terbukti dari 20 persen alokasi dana pendidikan yang mesti dikucurkan pemerintah pusat, terealisasi hanya 12 persen. Bahkan daerah katanya hanya 10 persen. Untuk itu mengakali persolan ini, kadang ada pihak sekolah yang berinisiatif untuk menghimpun dana tambahan. Secara hukum hal ini tidak melanggar,” kata Zaki saat ditemui Bangka Pos Group disela-sela acara Uji Publik Standar Biaya yang diselenggarakan Depdiknas Provinsi Babel, Kamis (1/11).

Pembiayaan pendidikan di daerah, kata Zaki tergantung pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Pungutan tambahan yang dilakukan oleh sekolah diakibatkan minimnya dana yang tersedia. Sedangkan di sisi lain, operasional sekolah termasuk dalam proses belajar mengajar membutuhkan biaya yang tak sedikit.

“Kalau di provinsi yang kaya seperti Jakarta, pendidikan dasar untuk sekolah negeri mereka digratiskan. Jika Babel telah mampu, kenapa tidak melakukan hal yang sama dengan Jakarta atau kota-kota lain. Bukan hanya pungutan penopang akademik, tapi biaya penting lainnya seperti pembayaran gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau tunjangan struktural para guru/PNS harus selalu dijaga,” papar Zaki.

Sementara Deswarman selaku Ketua Pelaksana acara Uji Publik Draf Standar Biaya Deswarman mengaku, kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan motivasi serta gambaran terhadap pelaku pendidikan di Babel.

“Dalam acara ini kita juga melibatkan pihak-pihak dari DPRD, sekolah khsususnya SMK dan SLB, yayasan pendidikan, komite sekolah, dan berbagai kalangan lainnya,” kata Deswarman seraya menambahkan pihaknya sengaja mengundang pembicara dari pusat agar aspirasi kalangan pendidik di daerah bisa terwakilkan.

http://cetak.bangkapos.com/metronews/read/1250.html